Uncategorized

  • Green Policy Di Era Otonomi Daerah

    Sebelum reformasi kebijakan pemerintah selalu datang dari pusat sehingga kurang menghargai aspirasi dari bawah, akibat lebih lanjutnya terjadi ketidakadilan baik ekonomi, social maupun politik. Lingkungan juga terkena imbas dari kebijakan yang sentralistik. Hak adat, pranata social masyarakat tradisional atau kearifan masyarakat tradisional termarjinalkan. Reformasi mengubah peta kebijakan pemerintah dan mereposisi…

  • Hak Veto Kerusakan Lingkungan

    Menurut Departemen Kehutanan (1989) hutan adalah suatu ekosisitem yang bercirikan liputan pohon yang cukup luas, baik yang lebat atau kurang lebat. Hutan berisikan lebih dari sekadar kayu bundar untuk kayu lapis atau perabot rumah yang diekspor. Hutan juga memuat hasil-hasil luar kayu, seperti buah-buahan, bahan serat, tumbuh-tumbuhan obat dan plasma…

  • Kebangkitan Daya Saing Bangsa atau The Rise of the Competitiveness of the Nation

    I. Perubahan Seorang bijak di Mesir pernah mengatakan cita-cita hari ini adalah kenyataan esok hari. Di dunia ini tidak ada yang tetap semua mengalami perubahan kecuali perubahan itu sendiri. Menyambut 100 tahun Kebangkitan Nasional telah banyak perubahan yang dilalui oleh bangsa Indonesia. Pergantian kepemimpinan, perubahan konstitusi, perubahan iklim demokrasi, dan…

  • Pengelolaan Banjir Khususnya di Tiga Provinsi (Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten)

    I. Penyebab Banjir Dari berbagai penelitian yang pernah dilakukan, banjir yang melanda daerah-daerah rawan, pada dasarnya disebabkan beberapa hal, antara lain; 1. Kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam. 2. peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, luapan beberapa sungai besar yang mengalir ke…

  • Kebijakan Kamuflase Penanganan Banjir atau Flood Handling Camouflage Policy

    Dalam sebuah berita di Koran Tempo, 13 Juni 2008 Pemprov DKI Jakarta menyatakan telah meminta bantuan kepada pemerintah kota Rotterdam untuk mengeruk tiga kanal di DKI Jakarta. Program jangka panjang ini akan memakan biaya Rp 1,2 T dengan melibatkan lima tenaga ahli dari Belanda. Sepertinya Pemprov DKI Jakarta tidak pernah…

  • Koordinasi Penanganan Banjir

    Rapat Kerja yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 2008 antara Komisi VII dengan Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur DKI, perwakilan Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Banten mengenai Dampak Lingkungan Akibat Banjir menghasilkan beberapa kesepakatan yang belum jelas arahnya. Rapat tersebut selain mengevaluasi dampak banjir februari 2008 juga untuk mengantisipasi musim…

  • Regulasi IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) atau Waste Water Treatment Plant

    UU No 32 thn 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 100 (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). UU NOMOR 7 TAHUN…

  • Limbah Industri atau Industrial waste

    Latar Belakang Upaya  pengelolaan lingkungan yang ditujukan untuk mencegah dan atau memperkecil dampak negatif yang dapat timbul dari kegiatan produksi dan jasa di berbagai sektor industri belum berjalan secara terencana. Biaya pengolahan dan pembuangan limbah semakin mahal  dan  dana pembangunan, pemeliharaan fasilitas bangunan air limbah yang terbatas, Tingkat pencemaran baik…

  • Kondisi Pencemaran Air di Indonesia

    Kondisi Pencemaran Air di Indonesia Latar Belakang Tingkat pencemaran air sungai di berbagai daerah di Indonesia sangat tinggi. Sepanjang tahun 2010 terjadi 79 kasus pencemaran lingkungan yang mencemari 65 sungai di Indonesia. Asian Development Bank (2008) pernah menyebutkan pencemaran air di Indonesia menimbulkan kerugian Rp 45 triliun per tahun, termasuk…

  • Corporate Social Responsibility (CSR) …(2)

    CSR di Inggris Inggris telah memasukkan kewajiban CSR ke dalam UUPT dan ada kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan CSR bagi perseroan yang tercatat di bursa saham. Inggris memiliki the 2003 Corporate Responsibility Bill yang merupakan respon atas kegagalan penerapan White Paper on Modernising Company Law Article 2 Bill mengatur tentang…

Back to top button