Hujan deras yang melanda Jabodetabek menimbulkan banjir di berbagai titik. Tercatat ada 78 titik banjir di Jakarta menurut BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Gubernur baru DKI Jakarta, Joko Widodo langsung turun ke lapangan untuk mengecek banjir dan memberikan berbagai bantuan. Pemerintah provinsi DKI Jakarta tampaknya belum bisa belajar dari kesalahan penanganan banjir masa lalu. Masyarakat hanya ditempatkan sebagai obyek program penanganan banjir dan hampir tidak pernah diajak berpartisipasi untuk mengatasi banjir. Akibatnya ancaman banjir tidak pernah teratasi.
Banjir kembali melanda ibukota, tercatat lokasi banjir di Kampung Makasar, Kelurahan Halim, dan Kedoya. Padahal menurut BNPB, musim hujan diperkirakan sampai bulan Februari, dimana curah hujan akan meningkat intensitasnya.
Gubernur DKI Jakarta, Jokowi langsung turun ke lapangan meninjau lokasi banjir. Tidak hanya berkunjung, di Kampung Makassar, mantan Walikota Solo itu menyumbang tujuh beras dan uang Rp 40 juta dari kantong pribadinya. Di Kedoya, Jokowi membawa beras, sejumlah kardus mie instan, dan uang tunai Rp25 juta. Program kedepannya, Jokowi berniat melaksanakan normalisasi sungai.
Sesungguhnya banjir di ibu kota bukanlah masalah baru. Pemerintah kolonial Belanda pun sudah sejak awal dibuat pusing dengan maslaah banjir. Pada tahun 1619 M, pemerintah kolonial Belanda membangun Batavia lengkap dengan sistem kanalnya, namun berselang 2 tahun kemudian, kota ini mengalami banjir. Tercatat banjir besar terjadi antara lain pada tahun 1654, 1872, 1909 dan 1918.
Banjir besar terjadi lagi pada tahun 1996, 2002 dan Februari 2007. Banjir 2002 menggenangi 42 kecamatan di Jakarta (100 persen) dengan 168 kelurahan (63,4 persen). Luas genangan mencapai 16.041 hektar atau 24,25 persen dari luas DKI Jakarta dengan ketinggian air tertinggi lima meter. Korban banjir sebanyak 381.266 jiwa dan menelan korban jiwa sebanyak 21 orang (Kompas, 5 Februari 2002).
Banjir besar pada tahun 2007 telah merendam hampir 70% wilayah DKI Jakarta, dan sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Tanggerang serta Kota Bekasi. Banjir 2007 telah menyebabkan 55 orang menjadi korban meninggal dunia, warga yang mengungsi mencapai 320.000 orang, dengan nilai kerugian sebesar 8,8 trilyun rupiah, terdiri dari 5,2 trilyun rupiah kerusakan dan kerugian langsung dan 3,6 trilyun rupiah merupakan kerugian tidak langsung.
Banjir besar yang melanda Jakarta tidak terlepas dari kondisi obyektif yaitu 40 % luas Jakarta sekitar 24.000 Ha adalah daratan rendah dibawah muka laut pasang 1 s/d 1.5 m. Dari 40 % tersebut yang sudah dilayani dengan sistem Polder baru 11.500 Ha.
Jumlah penduduk Jakarta saat ini mencapai sekitar 8,5 juta orang, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,06 persen. Data statistik menunjukkan bahwa rata-rata kepadatan penduduk Jakarta pada tahun 2009 adalah 13.000 orang/km2, sementara kepadatan di daerah Jakarta Pusat jauh lebih tinggi dan mencapai 19.600 orang/km2
Jumlah penduduk Jakarta yang meningkat pada jam-jam kantor mau tidak mau memberikan tekanan yang tinggi pada infrastruktur kota yang terbilang tidak luas bila dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Dari dua puluh lima (25) kota di dunia yang tertinggi jumlah penduduknya, Jakarta menduduki urutan kesepuluh (10) terpadat di dunia. Tekanan pertambahan penduduk dalam hampir empat dasawarsa terakhir telah memperluas wilayah Jakarta dari sekitar 300 km2 menjadi 700 km2
Proporsi luas lahan terbangun di DKI melonjak tajam sejak 20 tahun terakhir. Jakarta Selatan yang dulu merupakan daerah resapan air, misalnya, kini menjadi wilayah permukiman yang padat dengan proporsi luas lahan lebih dari 70 persen. Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) melalui World Development Report (1984) menyatakan bahwa prosentase ruang terbuka hijau yang harus ada di kota adalah 50% dari luas kota atau kalau kondisi sudah sangat kritis minimal 15% dari luas kota. Sedangkan RTH di Jakarta baru mencapai 9,8% dari total luas Jakarta.
Penghijauan Kota Jakarta adalah isu yang terus menerus diusung pemerintah DKI. Tak kurang dari delapan program penghijauan diluncurkan sejak 1970 hingga yang terkini Program Jakarta Hijau (2003). Anehnya, target luasan ruang terbuka hijau (RTH) yang ingin dicapai justru terus menurun tajam. Jika dalam Rencana Induk Djakarta 1965-1985 ditargetkan luas RTH sebesar 37,2 persen, maka dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Jakarta 1985-2005 target luas RTH dipangkas menjadi 25,85 persen. (Nirwono Jogo, Kompas, 19 Juni 2003).
Ada 13 sungai di Jakarta yaitu Kali Mookervart, Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Baru/Pasar Minggu, Kali Ciliwung, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jatikramat dan Kali Cakung. Tiga belas sungai utama mengalami penyempitan sehingga kemampuannya mengalirkan air minim. Kali Ciliwung, mulai Kalibata hingga Bukit Duri, kemampuan mengalirkan air hanya 17 persen. Kali Krukut 37 persen, dan Kali Pesanggrahan 21 persen. Padahal aliran permukaan dari bagian tengah dan hulu sungai yang masuk ke Jakarta meningkat sekitar 50 persen dalam 30 tahun terakhir.
Berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi obyektif diatas, maka tidaklah mungkin pemerintah provinsi DKI Jakarta sendirian menangani banjir, perlu partisipasi aktif masyarakat dalam mengantisipasi banjir.
Kalau selama ini, pemrpov DKI Jakarta selalu menjadi perumus, pengambil, pelaku, fasilitator dan pengawas kebijakan dalam penanganan banjir, maka paradigma ini hendaknya diubah. Fungsi-fungsi tersebut masih melekat pada pemprov dki, namun yang utama hanya fungsi fasilitator. Sedangkan keempat fungsi lainnya secara bertahap diberikan kepada masyarakat.
Salah satu contoh pada program penambahan RTH (Ruang Terbuka Hijau) DKI Jakarta. Selama ini pemprov DKI merumuskan solusi menambah RTH dengan mencari lokasi-lokasi yang bisa dijadikan taman, atau membongkar tempat-tempat yang melanggar tata ruang seperti SPBU. Pelibatan masyarakat sangat minim dalam perluasan RTH. Padahal partisipasi masyarakat sebagai subyek, dan obyek dapat meningkatkan luas RTH
. Partisipasi masyarakat bisa dalam bentuk perlombaan kampung Cantik, Bersih dan Asri. Perlombaan ini akan melibatkan masyarakat tidak hanya sebagai pelaku, tetapi juga perumus dan pengawas perlombaan. Kampung yang mampu menambah jumlah taman, dan menambah RTH terluas, akan ditetapkan sebagai kampung paling asri. Sedangkan kampung yang mampu menjaga kebersihan, mengelola sampah, akan ditetapkan sebagai kampung paling bersih. Dan terakhir kampung yang mampu menghiasi permukimannya dengan pepohonan yang menyegarkan, rindang akan ditetapkan sebagai kampung paling cantik.
Contoh lainnya pemasangan pompa air di sejumlah kawasan rawan banjir yang kurang optimal, misalnya pompa polder kampung bandan, jakarta utara dengan nilai Rp 23 M. Dengan nilai uang yang sangat besar tersebut, pemprov DKI sebenarnya dapat mengikutsertakan masyarakat pada program pembuatan lubang biopori untuk mencegah banjir. Tim Analis Biopori Institut Pertanian Bogor (IPB) menyebut Jakarta membutuhkan 76 juta lubang resapan biopori (LRB) sebagai upaya pencegahan banjir dan untuk menyimpan air pada musim kemarau. Padahal Pemprov DKI Jakarta hanya mentargetkan sebanyak 5 juta lubang.
Pemprov DKI Jakarta dapat membuat program untuk membagi-bagikan bor pembuat lubang biopori kepada setiap RT di Jakarta, agar target pembuatan lubang biopori dapat tercapai. Perkiraannya harga bor Rp 175 ribu/buah sedangkan jumlah RT di DKI Jakarta sekitar 30.203 RT. Berarti hanya dibutuhkan sekitar Rp 5,3 M atau hanya seperempat dari anggaran pembelian pompa untuk mengatasi banjir dengan menggunakan lubang biopori.
Program partisipasi masyarakat lain seperti membagikan tanaman atau pohon untuk penghijauan. Selama ini masyarakat dihimbau untuk melakukan penghijauan, namun pemprov tidak pernah memberikan insentif berupa pembagian bibit pohon atau tanaman kepada masyarakat. Pemprov DKI tidak pernah mengembangkan pohon yang menjadi cirri khas Jakarta. Padahal banyak nama kelurahan di Jakarta berasal dari nama tanaman. Misalnya kelurahan di Jakarta Utara dengan toponimi, tanaman Marunda di Cilincing, Kelapa Gading, Kapuk Muara, Tanjung Priok (pohon tanjung dan priuk), Kebon Bawang, Sungai Bambu dan sebagainya
. Terakhir, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan mengangkat pamong banjir khususnya di kawasan rawan banjir. Fungsinya selain sebagai SDM yang siap siaga menangani banjir, juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana mencegah dan mengurangi dampak banjir. Pamong banjir nantinya diberikan honor dan fasilitas dari pemerintah DKI Jakarta layaknya penyuluh pertanian. Dan diberikan pendidikan dan pelatihan mengenai banjir.
Mudah-mudahan dengan pelibatan sebanyak-banyaknya masyarakat, bahaya banjir tidak lagi menjadi momok bagi masyarakat
.
