Sejarah Pengelolaan Sungai Di Jakarta atau River Management History In Jakarta | DR. Arif Zulkifli Nasution

Sejarah Pengelolaan Sungai Di Jakarta atau River Management History In Jakarta


Catatan sejarah menunjukkan sungai adalah tempat berawalnya peradaban manusia. Sejarah perkembangan peradaban manusia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hubungan manusia dengan alam termasuk hubungan manusia dengan sungai. Sejarah  peradaban Mesir, tidak bisa dilepaskan dari aliran Sungai Nil. Peradaban modern juga tidak terlepas dari sungai, kota-kota besar di dunia berada di sekitar sungai, seperti sungai Ciliwung di Jakarta, Sungai Sumida di Tokyo, Sungai Thames di London dan Sungai Hudson di New York
Dahulu sungai telah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia, misalnya pemanfaatan sungai untuk kebutuhan rumah tangga, sanitasi, pertanian, wisata, olahraga, pertahanan, perikanan, pembangkit tenaga listrik, transportasi, dan industri. Selain itu sungai berfungsi sebagai pendukung utama kehidupan flora dan fauna. Oleh karena itu, sungai perlu dipelihara agar dapat berfungsi dengan baik dan berkelanjutan.
Sungai juga bisa menjadi sumber konflik dan peperangan antar bangsa, seperti yang diuraikan oleh Dr. Hikmat Ramdan, “Konflik air terjadi juga di Sungai Efrat (Euphrate) yang alirannya melintasi Negara Turki, Suriah (Syria), dan Irak. Hulu sungai Efrat hampir 90% berada di wilayah Turki. Konflik di Sungai Efrat yang terjadi pada tahun 1960-an di mulai ketika Turki dan Siria merencanakan membangun dam besar untuk irigasi dengan membendung aliran Sungai Efrat. Konflik memanas pada tahun 1974 ketika Irak mengancam untuk membom dam di Tabqa, Suriah dan menyiagakan tentaranya di sepanjang perbatasan, karena keberadaan dam tersebut telah mengurangi aliran air Sungai Efrat yang masuk ke wilayah Irak .

Bangsa Indonesia juga memiliki sejarah panjang perkembangan hubungan sungai dengan manusia. Terdapat banyak cerita yang menghubungkan kehidupan masyarakat dengan keberadaan sungai di Indonesia, termasuk Sungai Ciliwung. Restu Gunawan menyatakan Sungai Ciliwung merupakan pusat peradaban. Kata Sungai Ciliwung berasal dari kata Ci yang berarti sungai dan Haliwung (dalam bahasa Sunda) yang berarti “keruh”. Pada awal keberadaan manusia yang tinggal di sekitar Ciliwung, masyarakat menjadikan Sungai Ciliwung sebagai pusat pertemuan penduduk yang tinggal di pinggiran seperti di Cikeas dan Cibinong dengan masyarakat yang tinggal di atas yaitu Condet melalui sarana pelayaran.
Sungai Ciliwung sebagai media pelayaran bisa dilihat dari keberadaan Sunda Kelapa yang tidak berada persis di tepian pantai, tetapi masuk muara Sungai Ciliwung. Kondisi ini mendorong Pelabuhan Sunda Kelapa berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi sekaligus pusat pemerintahan yang dibangun dan dikembangkan Belanda sejak tahun 1600-an melalui Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Sungai Ciliwung pada saat itu memungkinkan dimasuki sepuluh kapal dagang yang berkapasitas 100 ton dengan kondisi air Sungai Ciliwung yang mengalir bebas tidak berlumpur dan tenang (Restu Gunawan, 2010; 33).
Saat ini, Sungai Ciliwung tidak bisa lagi digunakan sebagai sarana transportasi, meskipun ada usulan untuk kembali menggunakan Sungai Ciliwung sebagai sarana transportasi air sempat muncul di tahun 2007. Namun usulan tersebut menemui banyak masalah karena tingginya sedimentasi di sepanjang aliran Sungai Ciliwung.
Sedimentasi Sungai Ciliwung telah terjadi sejak masa Kolonial Belanda ketika itu penjajah Belanda membangun perkebunan teh di kawasan Puncak. Sedimentasi mencapai puncaknya ketika meletusnya Gunung Salak yang terjadi di tahun 1699 dan pendirian pabrik-pabrik gula di Senen dan Tanah Abang. Sekarang kerusakan Sungai Ciliwung bukan saja karena keberadaan perkebunan teh, tetapi juga limbah rumah tangga, pabrik, sampah dan sebagainya.
Pengelolaan DAS di Indonesia juga diperkenalkan sejak jaman Belanda, khususnya dalam praktek pengelolaan hutan, dimana pembagian-pembagian daerah hutan diatur berdasarkan satuan DAS. Pada tahun 1961 diadakan gerakan penghijauan secara massal dalam bentuk Pekan Penghijauan Nasional Pertama, di Gunung Mas, Puncak, Bogor.

Tahun 1994 konsep partisipasi mulai diterapkan dalam penyelengaraan Inpres Penghijauan dan Reboisasi, walaupun dalam tarap perencanaan. Pada tahun 1973 sampai 1981, FAO dan UNDP telah melakukan berbagai uji coba untuk memperoleh metoda yang tepat dalam rangka rehabilitasi lahan dan konservasi tanah yang ditinjau dari aspek fisik maupun sosial ekonomi di DAS Solo. Hasil-hasil pengujian ini antara lain diterapkan dalam proyek Inpres Penghijauan dan Reboisasi sejak tahun 1976 pada 36 DAS di Indonesia.

Di zaman rezim orde baru, orientasi pemerintah dalam pengelolaan air dan sungai lebih pada pembangunan fisik. Revolusi Hijau yang dicanangkan presiden Soeharto diikuti dengan pembangunan infrastruktur pengairan berupa pembangunan waduk-waduk dan dam-dam besar di berbagai daerah. Walaupun beberapa masukan dilontarkan oleh berbagai pakar terhadap keberlanjutan mega proyek tersebut, tetapi pemerintahan seakan tidak peduli. Perencanaan pemerintah yang lebih menitikberatkan penataan sungai pada pembangunan fisik mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga keuangan internasional khususnya Bank Dunia dan ADB.

 

Pembangunan di berbagai bidang misalnya pertanian, perkebunan, perdagangan, permukiman, industri, dan pertambangan, menyebabkan penurunan kondisi hidrologis suatu daerah aliran sungai (DAS). Fenomena penurunan fungsi hidrologis DAS dapat dijumpai di beberapa wilayah Indonesia, seperti di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Gejala tersebut dimulai sejak Pelita I yaitu pada tahun 1972. Turunnya fungsi hidrologis tersebut menyebabkan rendahnya kemampuan DAS untuk berfungsi sebagai penyimpan air pada musim kemarau dan kemudian dipergunakan melepas air sebagai “base flow” pada musim kemarau. Ketika air hujan turun pada musim penghujan air akan langsung mengalir menjadi aliran permukaan yang seringkali menyebabkan banjir dan sebaliknya pada musim kemarau aliran “base flow” sangat kecil bahkan pada beberapa sungai tidak ada aliran sehingga ribuan hektar sawah, kebun dan tambak tidak mendapat suplai air tawar.
Tahun 1970-an terjadi degradasi DAS seperti lahan gundul, tanah kritis, erosi pada lereng-lereng curam baik karena pertanian, pemukiman dan pertambangan. Proses degradasi terus berlanjut sampai tahun 2010an bahkan mungkin beberapa tahun kedepan, karena tidak adanya koordinasi terpadu antar sektor atau pihak-pihak yang berkaitan dengan DAS. Pendekatan yang dilakukan pemerintah melalui program one river – one plan – one management sulit diwujudkan mengingat banyak instansi yang terkait dan berkepentingan dalam pengelolaan DAS

Namun program tersebut belum mampu mengurangi laju kerusakan DAS, justru kerusakan DAS semakin lama semakin luas, kerusakan tidak hanya terjadi di hilir tetapi juga merambah ke hulu, seperti semakin berkurangnya debit air dan semakin besarnya sedimentasi karena kerusakan di hulu sungai. Misalnya dalam pengelolaan hulu Sungai Ciliwung. Alasan utama pengerukan Sungai Ciliwung karena tingginya sedimentasi. Sedimentasi terjadi karena banyak terjadi alih lahan di sepanjang lereng Gunung Parango dan Gunung Gede yang seharusnya menjadi daerah tangkapan air beralih fungsi menjadi vila-vila mewah.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

scroll to top