Pelatihan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pelatihan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 menyatakan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian KLHS memuat Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; Kinerja layanan/jasa ekosistem; Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Fungsi dari KLHS adalah untuk Berkontribusi pada proses pembuatan keputusan sehingga keputusan tersebut berorientasi pada lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan Memperkuat fasilitasi AMDAL dan Mendukung pendekatan inovasi baru terhadap pembuatan kebijakan

KLHS diperlukan oleh pemerintah untuk melihat sejauh mana kebijakan, rencana dan program yang diusulkan telah mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan. Mengingat pentingnya KLHS dalam proses pembangunan maka perlu disediakan sumber daya manusia yang handal yang mampu mengatur dan menyusun KLHS.

Materi

  •  Pendahuluan mengenai Laporan Status Lingkungan Hidup meliputi tujuan, manfaat, ruang lingkup, proses, penyusunan, sistematika secara umum).
  • Konsep PSR (Pressure-State-Response)
  • Kebutuhan data (sumber dan mekanisme pengambilan)
  • Penyajian data spasial
  • Penyajian data non spasial
  • Analisis dan seleksi isu lingkungan dan parameter basis data
  • Tabulasi Data

Tujuan Pelatihan

  •  Meningkatkan pemahaman dan penguasaan metode penyusunan Status Lingkungan Hidup (SLH) bagi para penyusun dokumen SLH.
  • Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik
Back to top button