Kebangkitan ekonomi Cina menepis kebenaran teori Maltus. Maltus mengkhawatirkan pertumbuhan populasi dunia karena dapat penyebab kerusakan lingkungan di muka bumi dan ketidakmampuan manusia di kala itu (1970-an) untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, sehingga manusia akan mengalami ancaman kelaparan. Karena itu semua Negara khususnya Negara berkembang yang memiliki penduduk yang banyak seperti Cina, India, Indonesia, Brazil, dsbnya hendaknya mengendalikan pertumbuhan penduduknya.
Ketika itu Indonesia dengan serta merta mengikuti anjuran dari Maltus, dan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada mendukung program pengendalian pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan nama keluarga berencana (yang terdiri dari 1 ayah, I ibu dan 2 orang anak). Program tersebut dianggap berhasil dan Pak Harto mendapat berbagai macam penghargaan dunia karena berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk. Ketika itu pemerintah Cina di bawah pimpinan Mao tse Tung juga menerapkan program tersebut bahkan keluarga di Cina hanya boleh memiliki 1 orang anak. Apabila lebih dari yang dicanangkan pemerintah, maka anak tersebut menjadi anak Negara.
Suksesi pemerintah dari Mao Tse Tung ke Deng Xioping membawa perubahan ekonomi yang berarti, penduduk yang banyak tidak lagi dianggap sebagai sumber masalah, namun sebagai pasar yang potensial dan factor produksi yang menguntungkan. James Stoner dalam buku prinsip-prinsip manajemen berkata, perbedaan antara manajer yang baik dan yang buruk adalah manajer yang baik apabila melihat setengah air dalam sebuah gelas adalah air tersebut setengah penuh sedangkan manajer yang buruk akan mengatakan air tersebut setengah kosong. Cara pandang positif dapat membangkitkan kekuatan yang positif juga. Begitulah pemimpin Cina memandang yang dipimpinnya selalu berpikir positif.
Pejabat di Indonesia resah di kala upah buruh dinaikkan katanya dapat menghambat iklim investasi di Indonesia. Dikatakan upah buruh di Indonesia termasuk yang tinggi dibanding dengan Cina. Sebuah penelitian pernah mengungkapkan walaupun upah buruh di Cina rendah namun kesejahteraan mereka baik. Mereka tidak perlu lagi memikirkan tempat tinggal karena ada asrama yang disediakan oleh pabrik untuk bekerja. Buruh juga tidak repot dengan biaya transportasi karena letak asrama buruh berdekatan dengan pabrik dan disediakan juga mobil jemputan pada jam-jam tertentu. Tambahan lagi pernah ada survey mengenai keuntungan yang didapatkan oleh eksekutif di perusahaan Cina akan mereka tanamkan kembali untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.
Bandingkan dengan Indonesia, berapa perusahaan di Indonesia yang membangun asrama buruh, berapa perusahaan yang memikirkan bagaimana buruhnya datang ke pabrik dan berapa eksekutif yang memikirkan kesejahteraan buruh ketika mereka mendapatkan keuntungannya. Eksekutif di Indonesia terutama yang meneruskan perusahaan orang tuanya, tidak ikut membangun perusahaan bersama dengan orang tuanya, dan mengandalkan kedekatan dengan penguasa tidak akan banyak berpikir mengenai kesejahteraan pekerjanya, paling banter menaikkan gaji sesuai dengan upah minimum regional.
Ketika perkembangan ekonomi sudah berjalan lebih stabil, terjadi pergantian kepemimpinan ke tangan Jiang Zemin. Ketika itu banyak investor mengeluh mengenai pungutan yang banyak di luar ketentuan (biaya siluman), buruknya kinerja birokrasi dan korupsi, Presiden Jiang Zemin menjawab tantangan tersebut dengan memberikan jaminan kepada investor bahwa ia akan memerangi semua masalah tersebut dengan nyawa sebagai taruhan. Ucapannya yang terkenal saat itu “Sediakan 99 peti mati untuk koruptur dan sisakan 1 untuk saya, apabila saya korupsi, tembak saya” karena itu diucapkan langsung oleh pemimpin tertinggi dan konsisten dijalankan, korupsi dapat ditekan di Negara tirai bambu tersebut bahkan investasi terus mengalir.
Pergantian sistem dari otoriter ke demokrasi di Indonesia seharusnya diikuti oleh semakin profesionalnya birokrasi, berkurangnya korupsi dan kolusi, dan focus pemerintah kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun yang terjadi sebaliknya pemerintah mencanangkan pembangunan infrastruktur besar-besaran, padahal KADIN sudah pernah mengadakan survey yang dibutuhkan di Indonesia adalah kepastian hukum. Kepastian hukum dimaksudkan agar tidak terlalu banyak biaya siluman, pelanggaran ketentuan dsbnya yang menyebabkan pengusaha dapat memprediksi keuntungan yang didapatkan sehingga pertumbuhan perusahaan dapat berkelanjutan. Bahkan tragisnya lagi semangat pemberantasan korupsi yang digalang melalui lembaga KPK ternodai karena pemilihan ketuanya yang diwarnai rekayasa dan memiliki track record yang tidak bagus dalam upaya pemberantasan korupsi.
Ketika terjadi suksesi dari Jiang Zemin ke Hun Jiaboa, Cina mulai memikirkan mengenai lingkungan dan berperan aktif dalam upaya pengurangan emisi CO2 untuk mengurangi pemanasan global. Lingkungan mendapatkan prioritas untuk ditangani apalagi pembangunan besar-besaran di beberapa kota di Cina menyebabkan kadar polusi udara meningkat.
Berbeda dengan Indonesia, disatu sisi mengadakan konferensi pemanasan global di Bali disisi lain berita banjir dan longsor terjadi hampir di seluruh Indonesia. Pemerintah Ibukota Jakarta pasrah dengan datangnya banjir karena dana untuk menalangi banjir tidak mencukupi. Padahal APBD Jakarta Rp 27 Triliun (APBD seluruh ibukota propinsi di Sumatera digabungkan belum menyamai APBD Jakarta). Semua bersumber dari masalah dana yang tidak cukup, padahal proyek busway yang memakan dana Rp 9 Triliun dapat cair dalam waktu sebulan. Proyek banjir kanal timur yang membutuhkan dana Rp 3 Triliun dari sejak Indonesia merdeka belum dapat terselenggara. Alasan ini terkesan mengada-ngada seperti ketika Pemrov DKI diminta untuk menggratiskan SMU, mereka mengatakan tidak ada dana, padahal Kabupaten Jembrana dengan APBD Rp 250 Miliar (hampir 1/1000 APBD DKI dengan jumlah penduduk 1/125 penduduk Jakarta) mampu menggratiskan SMA dengan efisiensi anggaran.
Pemerintah Cina mendorong usaha produktif dari industry rumah tangga kemudian ditingkatkan kualitasnya dan kuantitasnya dan apabila sudah mapan diberikan merek agar dapat bersaing dengan merek asing. Sebelum stabil industry itu dilindungi oleh pemerintah. Bentuk perlindungan pemerintah Cina terhadap pedagang kecil menurut Collins adalah dengan mengatur lokasi hypermarket di pinggiran kota sedangkan, pedagang kecil berada di pasar-pasar di tengah kota. Jadi walaupun harga yang diterapkan hypermarket lebih murah, tetapi karena keberadaannya di pinggir kota, hal itu membuat harga jual produk milik hipermarket akan bersaing dengan peritel sebab dalam komoditas itu ada unsur biaya transportasi.
Sedangkan kota-kota di Indonesia sibuk menggusuri PKL. PKL dikatakan merusak estetika kota karena itu perlu ditertibkan. Padahal dari PKL kita dapat berharap produksi kita meningkat, selama ini pertumbuhan ekonomi kita hanya di topang angka konsumsi. Disatu sisi departemen ukm memberikan kredit ringan pada usaha kecil dan menengah di sisi lain, pemda menertibakan usaha tersebut sehingga modal yang digulirkan menjadi sia-sia.
Setelah membangun industry yang mapan, pemerintah Cina mulai meningkatkan nilai tambah pada produknya. Bahan mentah tidak lagi berharap pada sumber daya negerinya tetapi mengimport dari Negara lain. Pemerintah Indonesia merasa bangga dengan tawaran kerjasama pemerintah Cina yang meminta ekspor kelapa sawit, karet, batu bara, gas alam, dsbnya ke Cina, walaupun harus melakukan konversi lahan dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Ekspor katanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan rakyat.
Lantas kenapa pemerintah tidak pernah belajar dari kesalahan masa lalu, dan selalu mengulang kesalahan. Kenapa tidak kita yang mengolah kelapa sawit tersebut menjadi minyak goreng padahal setelah diimpor ke Cina, kita mengimport minyak goreng ke mereka. Kenapa kita tidak mengolah hasil bumi karet menjadi komponen-komponen kendaraan bermotor atau alat elektronik, kenapa kita hanya mengekspor bentuk mentahnya saja.
Peter Drucker pernah berkata tidak ada namanya Negara miskin dalam kamus manajemen yang ada adalah Negara yang mismanagement (salah urus). Masih ada peluang bagi kita untuk bangkit dengan modal demokrasi. Demokrasi tidak menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi justru mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga anggapan demokrasi diposisikan sebagai nomor dua adalah kesalahan besar. Demokrasi tidak bernomor karena demokrasi mendasari perkembangan kehidupan masyarakat.
Lee Kuan Yee pernah kesal dengan pengusaha Singapura yang tidak mampu dan tidak berani bersaing secara terbuka dengan pengusaha Negara maju. Sebenarnya prediksi ini sudah lama diberikan oleh beberapa pengamat. Kalau kita mengacu pada teori Douglas MacGregor yang mengatakan karakter yang dipimpin ada dua yaitu karakter X dan karakter Y. Orang yang berkarakter X malas bekerja, tidak disiplin sehingga perlu dipaksa untuk bekerja, sedangkan orang yang berkarakter Y adalah orang yang bekerja tanpa diperintah dan taat aturan. Pemimpin yang menganggap pengikutnya berkarakter X akan otoriter sedangkan pemimpin yang menganggap pengikutnya berkarakter Y akan demokratis. Orang yang berkarakter X sulit untuk dimunculkan inovasinya karena selama ini kesadaran dirinya sebagian besar berasal dari luar sedangkan orang yang berkarakter Y lebih mudah berinovasi karena kesadaran bekerja yang tumbuh dari dalam dirinya. Seperti diketahui Singapura dan Cina memiliki pola kepemimpinan berkarakter X sehingga inovasi sulit berkembang dimasyarakatnya. Paling kuat mereka bersaing dengan SDM yang kualitas disiplin, profesionalnya dibawah mereka.
Indonesia sebenarnya memiliki kelebihan dalam hal ini. Demokrasi sudah berkembang di Negara ini dengan baik, karakter Y akan bermunculan karena upaya manusia bersaing memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila birokasi menjadi kendala seperti yang diungkapkan oleh berbagai kalangan, maka pemerintah seharusnya menarik diri dari berbagai persoalan yang tidak penting, cukup menjadi fasilitator saja, atau wasit. Biarkan rakyat berdikari dengan karyanya pemerintah memberikan dukungan dan mempermudahnya.
