Omnibus Law UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada perspektif Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ...(3) | DR. Arif Zulkifli Nasution

Omnibus Law UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada perspektif Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup …(3)

Perbandingan antara Omnibus Law Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 63 ayat 1
n. melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah;
ayat 2
r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
ayat 3
o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
UU 11/2020 Omnibus Law
Pasal 63 ayat 1
n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat nasional dan kebijakan tingkat provinsi
ayat 2
r. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat provinsi;
ayat 3
o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/ kota; dan
Izin lingkungan digantikan perizinan berusaha

UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 76
1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
2) Sanksi administratif terdiri atas:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. pembekuan izin lingkungan; atau
d. pencabutan izin lingkungan
UU 11/2020 Omnibus Law
Pasal 76
1) Pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerapkan sanksi administratif kepada penaggung jawab usaha dan/ atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pelanggaran terhadap perizinan berusaha hanya dikenai sanksi administratif

UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 79
Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
UU 11/2020 Omnibus Law
Pasal 79 dihapus
Pengenaan sanksi administrative diatur pada Peraturan Pemerintah

UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 82
1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
UU 11/2020 Omnibus Law
Pasal 82
1) Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
2) Pemerintah Pusat berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

Wewenang gubernur dan bupati/ walikota untuk memaksa penanggung jawab usaha melakukan pemulihan lingkungan hidup ditiadakan. Konsekuensinya jika terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup maka pemerintah pusat yang memiliki wewenang

Pasal tambahan Pasal 82A
Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan tanpa memiliki:
a. Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1) atau Pasal 59 ayat (4); atau
b. Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b;
Dikenai sanksi administrative

Pasal Tambahan Pasal 82B
1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki:
a. Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1) atau Pasal 59 ayat (4);
b. Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
c. Persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1);
Yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan/ atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dikenai sanksi administratif
(2) setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, yaitu”
a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf 2, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/ atau luka berat, dan atau matinya orang dikenai sanksi administrative dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau
b. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dikenai sanksi administratif
3) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampuinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air lait. Atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administrative

UU no 11/2020 mengurangi azas mencegah kerusakan lingkungan dalam jangka panjang dengan menghapus sanksi pidana pada orang yang telah melanggar baku mutu lingkungan

Pasal tambahan Pasal 82C
1) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82 B ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. denda administratif:
d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
e. pencabutan Perizinan Berusaha
2) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah

UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 88
Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
UU 11/2020 Omnibus Law
Pasal 88
Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/ atau kegiatannya
” tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan dihapuskan”

UU 11/2020 Omnibus Law
Pasal 93 dihapus mengenai gugatan administrative pada izin lingkungan

Pasal 102 dihapus
Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 109
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
UU 11/2020 Omnibus Law
Pasal 109
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:
a. perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4);
b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)
yang mengakibatkan timbulnya korban/ kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

sanksi administrative dan sanksi pidana masih diberlakukan terhadap pelaku dumping yang menimbulkan korban dan kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan atau lingkungan

UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 110
Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
UU 11/2020 Omnibus Law
Pasal 110 dihapus
Berarti tidak ada lagi sanksi pidana bagi penyusun Amdal yang tidak memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal

UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 111
(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
UU 11/2020 Omnibus Law
Pasal 111
Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)

Ada perubahan dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan

UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pasal 112
Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
UU 11/2020 Omnibus Law
Pasal 112
Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ada perubahan dari izin lingkungan menjadi Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat dan daerah

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

scroll to top