Omnibus Law UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada perspektif penataan ruang ... (2) | DR. Arif Zulkifli Nasution

Omnibus Law UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada perspektif penataan ruang … (2)

Perbandingan antara Omnibus Law Undang-undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

UU 26/2007
Pasal 17
(5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.
UU 11/2020 Omnibus Law
Pasal 17
(5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada rencana tata ruang wilayah ditetapkan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap pulau, daerah aliran sungai, provinsi, kabupaten/ kota, berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim penduduk dan keadaaan social ekonomi masyarakat setempat
Luas kawasan hutan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai dihapus

UU 26/2007
Pasal 18
(1) Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri.
(2) Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur.
(3) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.
UU 11/2020 Omnibus Law
PAsal 18
(1) Penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/ kota dan rencana detail tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan subtansi dari Pemerintah Pusat
(2) Sebelum diajukan persetujuan substansi kepada pemerintah pusat, rencana detail tata ruang kabupaten/kota yang dituangkan dalam rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota terlebih dahulu dilakukan konsultasi public termasuk dengan Dewan PErwakilan Rakyat Daerah
(3) Bupati/ wali kota wajib menetapkan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/ kota tentang rencana detail tata ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari pemerintah pusat.
(4) Dalam hal bupati/ wali kota tidak menetapkan rencana detail tata ruang setelah jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), rencana detail tata ruang ditetapkan oleh pemerintah Pusat.

PAsal 18 memperkuat peran pemerintah pusat, dan memberikan jangka waktu hanya 1 bulan kepada kepala daerah untuk menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dan pemerintah pusat bisa langsung menetapkan

UU 26/2007
Pasal 20 ayat (5)
(5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
UU 11/2020 Omnibus Law
Pasal 20 ayat 5
(5) Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
b. Perubahan batas territorial Negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang
c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-undang; dan
d. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
Pemerintah pusat sewaktu-waktu dapat mengubah rencana tata ruang jika ada perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis

UU 26/2007
(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan :
g. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
UU 11/2020 Omnibus Law
Pasal 22 ayat 2g dihapus
Penghapusan kawasan strategis provinsi

UU 26/2007
Pasal 23
(1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat :
d. penetapan kawasan strategis provinsi;
(2) Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk :
f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
UU 11/2020 Omnibus Law
Pasal 23 ada penambahan ayat 5
(5) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
e. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
f. Perubahan batas territorial Negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang
g. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-undang; dan
h. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
(7) Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat
(8) Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan, Gubernur menetapkan rencana tata ruang wilayah provinsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat
(9) Dalam hal rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum ditetapkan oleh Gubernur, rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat

Artinya jika ada kebijakan nasional bersifat strategis, maka dapat dilakukan revisi tata ruang lebih dari 1 kali dalam 5 tahun. Dan pemerintah pusat punya kuasa untuk menetapkan revisi RTRW provinsi

UU 26/2007
Pasal 25
(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan :
g. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten
UU 11/2020 Omnibus Law
Pasal 25 menghapus ayat 2g mengenai kawasan strategis Kabupaten / Kota

UU 26/2007
Pasal 26
(1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat :
d. penetapan kawasan strategis kabupaten.
(2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk :
f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
UU 11/2020 Omnibus Law
Pasal 26 menghapus ayat 1d dan 2f mengenai kawasan strategis kabupaten/ Kota
Revisi pasal 26 ayat 6
(6) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
i. Bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
j. Perubahan batas territorial Negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang
k. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-undang; dan
l. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
(8) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat
(9) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan, Bupati menetapkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat
(10) Dalam hal rencana tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum ditetapkan oleh Bupati, rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat

UU 26/2007
Pasal 35
Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
U 11/2020 Omnibus Law
Pasal 35 peraturan zonasi dihapuskan
Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:
a. Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
b. Pemberian insentif dan disinsentif; dan
c. Pengenaan sanksi

peraturan zonasi dihapuskan pada Omnibus law
Rencana tata ruang kawasan perdesaan dihapuskan pada Omnibus Law UU No 11/2020 pasal 49-54 dihapus

UU 26/2007
Pasal 69
(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
UU 11/2020 Omnibus law
Pasal 69
(1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 69 ayat 1 denda dinaikkan yang semula Rp 500 juta menjadi Rp 1 Miliar
Pasal 69 ayat 2 pidana yang semula 8 tahun diturunkan menjadi 4 tahun dan denda yang semula Rp 1.5 Miliar dinaikkan menjadi Rp 2.5 Miliar
Pasal 69 ayat 3 denda dinaikkan yang semula 5 Miliar menjadi 8 Miliar

UU 26/2007
Pasal 70
(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
(4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima betas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
UU 11/2020 Omnibus law
Pasal 70
(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima betas) tahun dan denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 70 ayat 1 yang semula denda Rp 500 juta menjadi Rp 1 Miliar
Pasal 70 ayat 2 yang semula pidana penjara paling lama 5 tahun diturunkan menjadi 4 tahun dan dengan dinaikkan menjadi Rp 2.5 M
Pasal 7ayat 3 dihilangkan
Pasal 7 ayat 4 denda yang semula Rp 5 M dinaikkan menjadi Rp 8 M

UU 26/2007
Pasal 71
Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
UU 11/2020 Omnibus Law
Pasal 71
Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 71 denda paling banyak dinaikkan Rp 1 Miliar

UU 26/2007
Pasal 72
Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
UU 11/2020 Omnibus Law
Pasal 72 dihapus

UU 26/2007
Pasal 74
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.
UU 11/2020 Omnibus Law
Pasal 74
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71.
Pasal 74 pemberatan dikurangi dari 3 kali menjadi 1/3 (sepertiga)

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

scroll to top