Pada awal abad ke-21, kekurangan dan pencemaran air oleh bencana banjir akan menjadi masalah serius di Jakarta. Trend perkembangan konflik kedepan tidak lagi disulut oleh minyak tetapi oleh kelangkaan air bersih. Jakarta yang terletak di daerah hilir dari sumber air berupaya menganulir masalah tersebut dengan membangun kanal timur. Jakarta yang memiliki curah hujan yang mencukupi lebih memilih membangun banjir kanal timur daripada merumuskan kesinambungan air. Bencana banjir disebabkan oleh tidak terserapnya air hujan ke dalam tanah karena tingkat urbanisasi melaju cepat, penyedotan air tanah yang berlebihan, yang mengabaikan sirkulasi air regional.
Kebutuhan air bagi kehidupan sehari-hari mencakup air bersih dan air minum. Air bersih digunakan untuk kegiatan rumah tangga seperti, mencuci, mandi dan sanitasi. Kota merupakan ekosistem yang tidak lengkap, karena pada ekosistem ini proses dekomposisi tidak berlansung dengan sempurna. Air buangan tidak dapat kembali menjadi bersih karena kecepatan intervensi yang dilakukan manusia melebihi kemampuan alam untuk mendaur ulang air menjadi bersih kembali seperti siklus hidrologi.
Matahari merupakan sumber tenaga bagi alam. Dengan adanya energy panas dari matahari hampir seluruh permukaan bumi dapat berlangsung penguapan, baik dari muka tanah, pohon-pohonan dan permukaan air. Air yang menguap membentuk awan. Apabila berat butir-butir hujan terpenuhi maka akan berlangsung hujan. Air hujan yang turun sebagian terserap ke dalam tanah menjadi air tanah dan sebagian mengalir kembali ke sungai atau laut (run off). Air tanah inilah yang merupakan kebutuhan dasar dari penduduk dan lebih mudah dan murah untuk diolah.
Dalam laporan Pemprov DKI Jakarta tahun 2001, total penggunaan air untuk penduduk Jakarta adalah 446,85 juta m3. 54% bersumber dari air permukaan dan 46% dari air tanah. Dari jumlah tersebut 90,41% digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestic (rumah tangga, perkantoran, pertokoan, apartemen, dsbnya), 9,59% untuk industry. Isu ketersediaan air makin merisaukan pemerintah dan masyarakat Jakarta. Selain kuantitas, kualitas air juga makin turun. Akibatnya biaya pengolahan air juga makin tinggi dan berakibat naiknya tariff PDAM. Masalah penambangan air tanah secara berlebihan dan tidak terkendali karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di Jakarta.
Dampak defisitnya air tanah karena pemanfaatan air tanah secara berlebihan adalah makin turunnya muka air tanah. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh dinas pertambangan DKI Jakarta, diperoleh hasil bahwa pada bagian-bagian tertentu di kota, terutama kawasan pantai berlangsung penurunan muka tanah akibat penurunan muka air tanah dan beban bangunan tinggi.
Lingkungan memiliki daya dukung terbatas. Daya dukung adalah kemampuan maksimal lingkungan mendukung aktifitas manusia. Kalau melewati batas daya dukung maka lingkungan akan memberikan dampak negative pada aktifitas manusia.
Kepala Dinas P2B (Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan) Pemrov DKI Jakarta Hari Sasongko di Gedung DPRD, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2007) dalam wawancaranya dengan detik.com mengatakan 80 Persen bangunan di Jakarta tidak memiliki kelayakan menggunakan bangunan (KMB). Padahal gedung lebih dari 8 lantai di Jakarta berjumlah 700-an. Seperti diketahui pembangunan gedung akan menyebabkan persediaan air tanah menipis, kualitas air terganggu, daerah resapan air berkurang, dan penurunan permukaan tanah.
Misalnya pembangunan gedung apartemen 400 unit membutuhkan air 1.250-an m3/hari. Padahal asumsi kebutuhan maksimal manusia per hari 250 liter atau 0,25 m3(hanya 1/20000 kebutuhan apartemen). Seharusnya penggunaan air untuk kebutuhan tersier seperti air mancur, atau hiasan lainnya dikurangi dan penggunaan air untuk kebutuhan sekunder seperti fasos dan fasum dibatasi agar kebutuhan air untuk kebutuhan primer masyarakat lebih di prioritaskan. Bayangkan ada 700 lebih gedung bertingkat lebih dari 8, berarti kebutuhan air perharinya 875.000 m3. Kebutuhan air selama 60 tahun 5475 m3/orang. Sehingga kebutuhan gedung perhari dapat mencukupi kebutuhan 160 orang seumur hidupnya.
Parker Dave, P.E dan Schaefer Kathelen P.E (1996), mengemukakan prinsip-prinsip stormwater management. Prinsip tersebut mengetengahkan bahwa konservasi tanah pertanian ke permukiman atau penggunaan lahan untuk aktifitas ekonomi lainnya mengakibatkan perluasan perkerasan muka tanah. Konservasi tersebut mengakibatkan peningkatan air larian (run off), penguapan, penyerapan air ke dalam tanah, akumulasi bahan pencemar pada badan-badan air yang bersumber dari berbagai aktifitas kota.
Pemberian izin oleh pemerintah DKI Jakarta kepada pemodal besar untuk mengubah fungsi ruang terbuka hijau (RTH), menjadi permukiman mewah, perdagangan dan industry telah menyebabkan kerusakan lingkungan akibat terganggunya fungsi RTH. Hampir seluruh lahan permukiman di kawasan padat penduduk telah tertutup bahan kedap air, tidak ada lagi RTH. Akibatnya adalah hilangnya fungsi tanah sebagai penyerap air hujan untuk pasokan air tanah. RTH seluas 9.255 Ha yang tercantum dalam RUTR DKI Jakarta 2005 telah berubah menjadi permukiman dan industry di dalam RTRW 2010. Karena itu pantas saja pemprov DKI getol menggusuri kantong-kantong kemiskinan, karena lokasi yang mereka tempati diharapkan akan menjadi RTH baru.
Pengocoran dasar bangunan membutuhkan kondisi kering karena itu air yang berada di bawah lokasi pengecoran akan disedot dan dibuang (dewatering). Kosongnya ruang tersebut dapat menyebabkan turunnya permukaan tanah di Jakarta. Turunnya permukaan tanah menyebabkan instrusi air laut juga meningkat. Instrusi air laut dapat menyebabkan kerusakan bangunan semakin cepat. Turunnya permukaan tanah juga menyebabkan daerah tersebut menjadi rawan banjir dan daerah sekitarnya yang tidak terkena banjir ikut terancam banjir.
Masalah yang cukup serius dalam pembangunan gedung bertingkat lebih dari 8 selain diatas adalah masalah penanganan sampah, penambahan pemakaian energy dan menimbulkan kemacetan baru. Sampah yang ada di Jakarta saja saat ini tidak lagi dapat tertangani dengan baik oleh pemprov DKI Jakarta, apalagi di tambah pembangunan gedung-gedung baru. Sampah, krisis energy dan macet adalah masalah klasik Jakarta namun semakin lama bukan semakin baik penanganannnya.
Pembangunan gedung-gedung bertingkat selalu mencari tempat yang strategis. Apartemen membutuhkan lokasi strategis di tengah kota, dekat pusat perdagangan, administrasi atau kampus ternama agar penghuninya cepat dan mudah menjangkau. Akibatnya kemacetan yang sudah ada akan bertambah dengan hadirnya penghuni-penghuni baru yang notabenya memiliki kendaraan pribadi. Untuk mengurangi kemacetan sebaiknya pengelola apartemen mengkampanyekan penggunaan kendaraan umum, naik sepeda atau jalan agar penghuni lebih sehat dan tidak menambah kemacetan baru. Jarak antara apartemen dengan lokasi yang diidamkan penghuni paling lama berkisar 10 menit dengan menggunakan kendaraan (kalau tidak macet) atau ½ jam berjalan kaki.
Walaupun belum ada yang meneliti mengenai hal ini secara khusus namun hal tersebut perlu diwaspadai karena Jakarta memiliki kapasitas terbatas mendukung gedung-gedung bertingkat. Apabila pembangunan gedung bertingkat terus menerus dilakukan maka niscaya permukaan tanah di Jakarta akan semakin menurun dan Jakarta terancam instrusi air laut, banjir dan hilangnya sempadan garis pantai akibat naiknya permukaan laut karena pemanasan global. Karena itu sudah selayaknya untuk memikirkan menghentikan pembangunan gedung bertingkat di Jakarta
