DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM, DEWAN ENERGI, DAN DEWAN PANGAN | DR. Arif Zulkifli Nasution

DEWAN NASIONAL PERUBAHAN IKLIM, DEWAN ENERGI, DAN DEWAN PANGAN

Peningkatan gas rumah kaca yang berlebihan telah menimbulkan terjadinya perubahan iklim global yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan merugikan berbagai aspek kehidupan. Perubahan Iklim adalah berubahnya kondisi rata-rata iklim dan/atau keragaman iklim dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang lain sebagai akibat dari aktivitas manusia.

Beberapa sumber Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global yaitu listrik dan panas 24,6 %, konversi tanah / hutan tropis 18,2 %, pertanian 13,5 %, transportasi 13,5 %, industri 10,4 %, pembakaran 9 %, kebocoran 3,9 %, limbah / pembuangan 3,6 %, dan proses industri 3,4 %.

Setidaknya penelitian dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang dirilis Februari 2007 menunjukkan bahwa Bumi semakin memanas. Sepanjang abad 20, suhu Bumi naik 0,7 derajat Celsius. Apabila manajemen pengelolaan lingkungan, pencemaran udara, dan emisi gas buang tidak bisa ditekan, kondisi akan lebih buruk lagi. Setidaknya akan ada penambahan suhu Bumi 0,2 derajat Celsius tiap dasawarsa.

Ada beberapa penyebab pemanasan global yaitu aktifitas penduduk yang tinggi, ekploitasi lingkungan meningkat dengan marak dan meluasnya perubahan tataguna lahan yang berakibat pada penciutan luasan hutan, dan kemajuan industri yang menimbulkan naiknya polutan ke darat, laut dan udara yang berlanjut dengan perusakan gas ozon di kutub atau lubang ozon di kutub dan konsentrasi gas buang yang menjadi selimut gas atau gas rumah kaca,

Posisi geografis Indonesia yang merupakan Negara kepulauan rentan terhadap perubahan iklim. Berbagai ancaman seperti hilangnya keanekaragaman hayati Indonesia, tenggelamnya beberapa pulau terluar Indonesia, berubahnya siklus pertanian akibat iklim yang tidak menentu dan sebagainya menjadi dasar terbentuknya dewan perubahan iklim.

Dewan Nasional Perubahan Iklim resmi terbentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden RI menjabat sebagai ketua dan dibantu para menteri dengan dua menteri koordinasi sebagai wakil ketua. Ketua Harian Dewan Perubahan Iklim tertulis Ir Rachmat Witoelar, yang sekarang menjabat sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup. Dua wakil ketua, yaitu Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Koordinasi Perekonomian. Anggota dewan terdiri dari 17 menteri ditambah Ketua Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG).

Di dalam Perpres No. 46/2008 disebutkan bahwa tugas DNPI adalah : a. Merumuskan kebjiakan nasional, strategi, program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim. b. mengkoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim yang meliput kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan perdanaan. c. Merumuskan kebijakan pengaturan mekanisme dan tata cara perdaganagan karbon. d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan tentang pengendalian perubahan iklim. e. Memperkuat posisi Indonesia untuk mendorong negara-negara maju untuk lebih bertanggung jawab dalam pengendalian perubahan iklim.

Dalam peraturan tersebut yang dimaksud dengan adaptasi perubahan iklim adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya. Dan yang dimaksud dengan mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mencegah terjadinya perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisilmeningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.

Staf Khusus Menteri Negara Lingkungan Hidup, Agus Purnomo menjelaskan kedudukan dewan ini merupakan “dewan pemerintah”, yang harus mengambil keputusan terkait dengan pemanasan global. Peluang bagi pemangku kepentingan seperti akademisi, perwakilan masyarakat, dan LSM melalui kelompok-kelompok kerja dalam dewan ini yakni kelompok mitigasi, adaptasi, pendanaan, transfer teknologi, hutan dan alih tata guna lahan, serta pasca-Kyoto 2012

Pemerintah menganggarkan dana Rp1,76 triliun untuk mendanai kegiatan mitigasi dan adaptasi terkait perubahan iklim pada 2009. Rencananya, dana untuk perubahan iklim tersebut bakal dialokasikan melalui tiga kementerian/lembaga. Masing-masing adalah Departemen Kelautan dan Perikanan Rp32 miliar, Departemen Tenaga Kerja Rp333,5 miliar, serta Badan Meteorologi dan Geofisika sebesar Rp75,2 miliar

Pemerhati masalah lingkungan hidup, Emil Salim, mengatakan, DNPI agar memiliki fungsi menggerakkan semua sektor pembangunan, berorientasi pada soal mengatasi dampak dan mengurangi risiko perubahan iklim misalnya, mendorong setiap sektor menggeser penggunaan bahan bakar fosil ke bahan bakar terbarukan.

Sepertinya pemerintah tidak pernah belajar dari kegagalan lalu, berbagai macam dewan atau komisi telah dibentuk untuk menyikapi berbagai keadaan namun masing-masing dewan berjalan sendiri-sendiri dengan programnya tanpa ada koordinasi antara berbagai dewan. Padahal perubahan iklim sangat terkait erat dengan energy dan pertanian yang berarti dewan nasional perubahan iklim terkait dengan dewan energy nasional (DEN) dan Dewan Ketahanan Pangan (DKP).

Krisis bahan bakar minyak (BBM) kini sedang mengancam Indonesia. Salah satu penyebabnya tidak lain karena pertumbuhan konsumsi yang sangat cepat hingga di atas 10% per tahun. Apalagi di tengah harga minyak mintah yang mendekati level US$140 per barel, membuat Pemerintah kian terjepit karena secara otomatis dana subsidi BBM akan melangit. Indonesia, meski tercatat sebagai eksportir ternyata juga masih mengimpor minyak mentah dalam jumlah cukup besar, sehingga ketika kondisi harga minyak mentah sedang tinggi seperti saat ini, pasar dalam negeri pun terguncang.

Perhatian khusus kepada energi dipilih berdasar pertimbangan berikut: a) Energi merupakan salah satu hal mendasar yang diperlukan dalam pembangunan, b) Perubahan iklim merupakan tantangan global dan nasional, baik untuk saat ini, dalam jangka menengah, maupun di jangka panjang, c) Saat ini Indonesia tidak memiliki kebijakan terintegrasi untuk menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan energi, economi, and lingkungan, d) Kebijakan energi di Indonesia perlu memperhatikan kepentingan pihak di luar negeri (pembeli energi yang diekspor oleh Indonesia) dan kepentingan dalam negeri, e) Terdapat kesenjangan yang lebar antara kebijakan tertulis dan target yang ditetapkan dengan kemajuan pada tingkat implementasi

Untuk mengatasi krisis energy di Indonesia pemerintah telah membentuk dewan energy nasional (DEN). Dewan Energi Nasional (DEN) bertugas merancang, merumuskan kebijakan energi nasional, rencana umum, langkah penanggulangan kondisi krisis energi. DEN juga mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral setelah ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Tanggung jawab anggota Dewan Energi Nasional mencakup penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi serta dibantu delapan orang dari pemangku kepentingan, seperti kalangan akademis, industri, teknologi, lingkungan hidup, dan konsumen.

Menanggapi permintaan energy yang makin tinggi, pemerintah lebih berorientasi pada peningkatan energy di luar BBM namun tetap berasal dari bahan bakar fosil yaitu Batu Bara. Batubara mempunyai keunggulan dibanding bahan bakar lain. Cadangan dunia mencapai 1,000 milyar ton dapat dipergunakan hingga 200 tahun. Lebih besar dibandingkan minyak (40 tahun) dan gas (60 tahun). Keberadaan cadangan ini tidak terkonsentrasi pada satu wilayah. Lebih dari 50 negara merupakan penghasil batubara. Di tingkat nasional, dengan cadangan terbukti 7 milyar ton, batubara dapat dimanfaatkan hingga 50 tahun kedepan. Saat ini 23% kebutuhan energi primer dunia dipasok oleh batubara. Kecenderungan ini tidak banyak berubah hingga 2030 (22%).

Namun, batubara mempunyai kelemahan. Pemanfaatan (secara tradisional) dengan dibakar menghasilkan gas CO2. Satu ton batubara bituminous menghasilkan 0,7-0,8 ton CO2. Selain itu, saat penambangan dihasilkan methane yang secara alamiah terperangkap dalam seam batubara. Oleh karena itu koordinasi antara DNPI dan DEN mutlak diperlukan agar terjadi sinergitas kebijakan sehingga kebijakan energi nasional tidak justru menambah peningkatan jumlah GRK tetapi mengarah kepada energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Perubahan suhu dan pola hujan akan mengurangi produktivitas pertanian. Naiknya curah hujan akan mempercepat erosi tanah, sehingga mengurangi hasil dari tanaman dataran tinggi. Selain itu musim kemarau panjang dan banjir juga menjadi penyebab utama terjadinya gagal panen. Jika pemerintah tidak melakukan tindakan pencegahan, maka diperkirakan akan terjadi penurunan produksi beras sebesar 1% tiap tahunnya. Oleh karena itu Dewan Nasional Perubahan Iklim seyogyanya juga berkoordinasi dengan dewan ketahanan pangan (DKP) karena perubahan iklim terkait erat dengan ketahanan pangan Indonesia.

Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam: a) Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional; b) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Tugas tersebut juga meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Menurut IPCC 2005, diperkirakan secara global pertanian langsung berkontribusi 11 persen terhadap total emisi gas GRK. Total emisi 6,1 Gt CO2e tersusun atas CH4 (3,3 Gt) dan N2O (2,8 Gt). DKP selayaknya selain meningkatkan ketahanan pangan Indonesia juga memberikan alternative lain agar pertanian tidak banyak berkontribusi pada perubahan iklim. Ada baiknya DKP berfokus pada peningkatan produksi pertanian dengan menggunakan pertanian organic. Siaran Pers ISIS (31/1), Dr Mae-Wan Ho dan Lim Li Ching menyebutkan pertanian organik mampu mengurangi sekitar 30 persen emisi gas rumah kaca (greenhouse gasses) dan menghemat 16 persen energi global. Potensi terbesar berasal dari penyerapan karbon 11%, sistem lokalisasi distribusi pangan akan mengurangi transport 10%, mengurangi proses dan pengepakan 1,5%, tanpa penggunaan pupuk N akan mengurangi emisi nitroksida 5% dan menghilangkan energi fosil.

Laporan United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO) 2002 menyebutkan, pertanian organik menyebabkan ekosistem mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dan berpotensi mengurangi gas rumah kaca pertanian. Pertanian organik juga lebih efisien daripada pertanian konvensional per skala hektar berkaitan dengan konsumsi energi fosil ataupun pupuk buatan dan pestisida.

Bukan itu saja DNPI juga sebaiknya berkoordinasi dengan duta MDG (Millinium Development Goal) Indonesia karena perubahan iklim terkait erat dengan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Dalam target pencapaian MDG disebutkan tahun 2015 setiap Negara harus mengurangi setengah dari total populasi orang miskin di negaranya. Menurut Håkan Björkman, Direktur UNDP untuk Indonesia, perubahan iklim mengancam akan menyabot perjuangan Indonesia melawan kemiskinan.

Di Indonesia, dampak perubahan iklim akan paling terasa oleh orang miskin. Indonesia yang merupakan salah satu negara di dunia yang paling sering kena bencana, kini menghadapi pengaruh kemarau, banjir dan badai yang mengiringi gangguan dalam produksi pertanian. Penghidupan petani dan nelayan berada dalam pertaruhan. Di beberapa wilayah penyakit yang terbawa nyamuk seperti demam berdarah dan malaria sudah banyak menyebar dan kekurangan gizi anak-anak meningkat sebagai akibat dampak perubahan iklim pada hampir 40 juta orang Indonesia yang hidup dalam kemiskinan.

Bukan hanya itu dengan komposisi keanggotaan DNPI yang hanya melibatkan kalangan pemerintah berarti mengingkari tiga pilar tegaknya demokrasi yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Walaupun dikatakan DNPI adalah dewan pemerintah namun kebijakannya terkait dengan berbagai macam pemangku kepentingan seperti akademis, LSM, masyarakat adat, politisi dan swasta. Pelibatan berbagai macam pemangku kepentingan secara langsung dapat meningkatkan derajat efektifitas kinerja DNPI. Kalau dikatakan kontribusi dapat diberikan melalui berbagai macam pokja dikhawatirkan sistem tersebut hanya akan memperpanjang birokrasi untuk melahirkan kebijakan terkait dengan perubahan iklim.

Ada lagi kejanggalan lain dalam DNPI yaitu kebijakan anggaran. Anggaran untuk perubahan iklim di salurkan kepada dua departemen dan satu lembaga yaitu Departemen Kelautan dan Perikanan Rp32 miliar, Departemen Tenaga Kerja Rp333,5 miliar, serta Badan Meteorologi dan Geofisika sebesar Rp75,2 miliar. Entah apa dasar pemikirannya kenapa dana perubahan iklim di salurkan kepada departemen tenaga kerja, mengapa tidak langsung di bawah kementerian lingkungan hidup atau yang terkait dengan itu seperti departemen energy atau departemen pertanian. Mestinya pemerintah punya argument yang kuat mengenai hal tersebut sehingga tidak terkesan bagi-bagi anggaran belaka.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × five =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

scroll to top