BANJIR, SOLUSI BUKAN ADAPTASI | DR. Arif Zulkifli Nasution

BANJIR, SOLUSI BUKAN ADAPTASI

Dahulu kehidupan manusia diatur oleh alam, namun revolusi ilmu pengetahuan memungkinkan manusia menguasai alam melalui teknologi. Kemudian siklus kehidupan kembali berpihak pada alam, saat ini kehidupan manusia kembali di atur oleh alam, teknologi tidak mampu lagi menaklukan alam, karena ternyata alam hidup dan bereaksi terhadap perilaku manusia.

Menurut Rambo (1985) hubungan antara manusia dan alam dipengaruhi oleh sistem alam dan sistem social. Timbulnya perubahan hubungan interaksi manusia dan lingkungan sekitar disebabkan oleh factor internal (pertambahan penduduk) dan eksternal (perkembangan ekonomi pasar, pembangunan, kebijakan pemerintah, dsbnya).

Lingkungan memiliki sifat keseimbangan yaitu kemampuan untuk kembali ke keadaan semula setelah diintervensi. Sifat keseimbangan membutuhkan waktu, sehingga semakin sering manusia melakukan intervensi maka semakin lama lingkungan kembali kekeadaan semula. Sebelum lingkungan kembali kekeadaan semula, manusia sebagai makhluk paling dinamis dan memiliki banyak kebutuhan membentuk adaptasi sendiri pada tiap tahap perubahan lingkungan.

Dalam kasus Banjir, setiap intervensi manusia terhadap perubahan lahan karena kebutuhan permukiman, perdagangan atau pariwisata menyebabkan berkurangnya daerah resapan air di Jakarta. Tercatat Ruang terbuka hijau di Jakarta kurang dari 10% padahal paling tidak agar Jakarta bebas dari banjir, ruang terbuka hijau di Jakarta minimal 30%. Pemprov DKI Jakarta berkilah bahwa Jakarta adalah ibu kota, disamping harga tanah mahal, Jakarta membutuhkan lahan besar untuk berbagai aktifitasnya. Karena itu pemprov selalu menyalahkan daerah di hulu yang seharusnya menjadi daerah penyerapan air namun di bangun berbagai macam bangunan sehingga penyerapan air berkurang di hulu dan menyebabkan banjir kiriman ke Jakarta. Solusi yang ditawarkan oleh Pemprov DKI yaitu megalopolitan, dengan adanya koordinasi antara berbagai pemda di sekitar Jakarta diharapkan terjadi sinergitas perencanaan pembangunan.

Koordinasi antar lembaga pemerintah untuk memecahkan masalah banjir di Jakarta tidak akan memecahkan masalah fundamental banjir. Jakarta yang dihuni sekitar 12 juta penduduk di siang hari membutuhkan air sebagai kebutuhan utama dari aktifitas manusia. Penyerapan air di hulu memang akan mengurangi banjir kiriman ke daerah hilir, namun daerah hilir tetap membutuhkan air untuk aktifitasnya. Air yang datang dari hulu tetap dibutuhkan apalagi jumlah manusia di Jakarta semakin lama makin meningkat. Dari perkiraan Population Division, United Nations, World Urbanizations Prospects pada tahun 2015 Jakarta akan berpenduduk 21,2 juta no.5 terbanyak setelah Tokyo (28,7), Bombay (27,4), Lagos (24,4), dan Shanghai (23,4). Solusi penyerapan air di hulu tidaklah efektif karena air sangat dibutuhkan oleh aktifitas belasan juta orang di Jakarta pada siang hari. Penampungan dan penyerapan air paling efektif dan murah adalah dengan memperbanyak ruang terbuka hijau.

Kemudian pemprov memberikan tawaran solusi pembangunan banjir kanal timur yang membutukan dana Rp 3 Triliun. Pemprov DKI selalu mengatakan tidak memiliki dana untuk pembangunan tersebut padahal dana pembangunan Busway Rp 9 Triliun (cair dalam sebulan). Pembangunan banjir kanal timur diharapkan menjadi solusi banjir Jakarta, karena air hujan dapat segera di alirkan ke laut. Tesis tersebut sekali lagi terbantahkan, kebutuhan air di Jakarta sangat besar, mengalirkan semua air ke laut bukan merupakan tindakan bijak. Air yang diserap tanah lebih mudah digunakan oleh penduduk dibanding mengolah air sungai atau air laut.

Kebutuhan ruang terbuka hijau di Jakarta tidak dapat ditawar-tawar lagi, namun isu lingkungan selalu kalah dengan ekonomi. Pejabat yang biasanya berlatar belakang pengusaha selalu mengatakan lingkungan baru terpelihara setelah rakyat sejahtera. Namun kenyataan berbicara lain, pelanggaran tata ruang selalu dilakukan oleh pemodal besar sedangkan dampak bencana lingkungan paling dirasakan oleh orang miskin.

Menghadapi banjir di Jakarta, rakyat diminta waspada. Setiap kelurahan menyediakan perahu karet, dimana-mana diadakan simulasi menghadapi banjir, perumahan warga yang selalu berlangganan banjir diantisipasi dengan meninggikan teras rumah, dan bagi rumah yang bertingkat, lantai bawah dibiarkan kosong hanya untuk menyimpan mobil. Betapa manisnya warga Jakarta, banjir dianggap given, bencana yang datang dari Tuhan dan tidak mungkin terelakkan lagi karena itu manusia sendiri yang harus beradaptasi.

Menurut Budhisantoso (1981), adaptasi adalah bentuk daya tahan manusia menghadapi perubahan lingkungan alami, social dan binaan. Cara manusia menanggapi lingkungan tidak terlepas dari pengaruh sistem pemahaman yang mereka kuasai. Dalam usahanya menyesuaikan diri dengan lingkungan alamnya, manusia terikat oleh kaidah yang berlaku dalam system pemahaman mereka. Pemahaman masyarakat kota yang pragmatis menuntut mereka inovatif menghadapi persoalan hidup mereka.

Ketidakkonsistenan, kebijakan yang partial, janji-janji kosong pemerintah menyebabkan masyarakat tidak lagi percaya pada pemerintah. Bentuk adaptasi masyarakat sebenarnya bentuk ketidakberhasilan pemerintah menjalankan fungsinya melindungi masyarakat. Namun bentuk adaptasi juga memiliki nilai positif bagi pengembangan kemandirian masyarakat. Masyarakat tidak lagi bergantung pada pemerintah, masyarakat menjadi lebih mandiri dan mampu menyelesaikan persoalan mereka sendiri.

Pemprov DKI Jakarta sebenarnya juga tidak berlepas tangan penuh, tetapi melakukan pemberdayaan seperti simulasi penanganan banjir, menyiapkan fasilitas antisipasi banjir, dan membentuk regu sigap tanggap terhadap banjir. Pemberdayaan masyarakat adalah bentuk partisipasi yang baik. Namun sebenarnya pemberdayaan adalah bentuk preventif bukan kuratif. Pemberdayaan untuk menanggulangi tidak akan menyelesaikan masalah hanya membuat masyarakat lebih mahir menghadapi banjir. Pemberdayaan untuk mencegah banjir lebih efektif dilakukan, namun belum terlihat kesungguhan pemprov memberdayakan masyarakat untuk mencegah banjir.

Kampanye tidak membuang sampah sembarangan, membuat sumur resapan di rumah-rumah, menampung air hujan atau memperdalam parit-parit disekitar perumahan warga kurang optimal dilakukan oleh pemprov. Menampung air ketika hujan adalah salah satu solusi sederhana namun berdampak besar pada efisiensi penggunaan air. Bila setiap rumah menampung 1 m3 air setiap hujan dan gedung menampung 3 m3 paling tidak terdapat 1 juta m3 air hujan yang tertampung. Air hujan yang ditampung dapat digunakan untuk kebutuhan tersier dan juga sekunder seperti mencuci mobil, menyiram tanaman, mengepel dsbnya. Setiap hari manusia Indonesia membutuhkan air 250 liter atau 0,25 m3.

Pemprov mungkin makin menyadari aksi yang mereka berikan kepada masyarakat akan memberikan reaksi balik (seperti hukum Newton III: ada aksi maka ada reaksi). Karena masyarakat sekarang tidak lagi bodoh. Kampanye tidak membuang sampah sembarangan akan ditanggapi oleh tuntutan fasilitas tempat sampah diberbagai tempat. Pemda DKI lebih senang meletakkan pot atau memperbagus tanam namun kurang peduli pada kebersihan lingkungan. Membuat sumur resapan masyarakat akan ditanggapi dingin oleh masyarakat terutama masyarakat yang lahannya terbatas. Masyarakat justru akan balik bertanya, mengapa situ-situ di DKI banyak di konversi atau kenapa ruang terbuka hijau di DKI banyak dijadikan mall, kenapa rakyat yang harus memikirkan penyerapan air. Ruang terbuka hijau bukan hanya berfungsi menyerap air ketika hujan tetapi juga sebagai tempat persediaan air tanah, tempat dimana masyarakat kota berkumpul, bersosialisasi, melepas stress, tempat dimana terdapat interaksi ekosistem berada dan tempat dimana masyarakat dapat menghirup udara bersih (hanya dua bulan dalam setahun udara Jakarta di nyatakan bersih). Biaya memelihara ruang terbuka hijau memang besar namun bila dibandingkan dengan manfaat yang diterima maka nilai manfaat tersebut jauh lebih besar dari biaya pemeliharaan.

Kalau parit-parit disekitar warga diperdalam, masyarakat akan meminta tanggungjawab pemprov pada pembangunan kanal timur. Selama ini pemprov meminta asset-aset yang ada di Jakarta diberikan ke pemprov walaupun asset tersebut memiliki daya jangkau nasional seperti bandara Soekarno-Hatta, Gelora Bung Karno, Tugu Monas, dsbnya. Namun untuk proyek kanal timur, yang langsung berhubungan dengan hajat orang Jakarta, pemprov meminta dana dari pemerintah pusat, dengan alasan DKI Jakarta tidak punya dana.

Fauzi Bowo (Foke) yang juga mantan staf ahli tata ruang zaman Ali Sadikin, ketika dalam kampanye mengatakan punya solusi terhadap semua masalah termasuk banjir. Namun itu kesalahan kita juga tidak berupaya mendiskusikan solusi yang ditawarkan Foke. Sebuah solusi walaupun ditawarkan oleh yang paling ahli sekalipun kalau tidak dikembangkan dan diberi masukan belum tentu teruji. Karena itu sebaiknya pemprov DKI jangan terus mencari alasan, atau menyalahkan alam, buka ruang diskusi untuk mengatasi banjir. Kita tentu tidak ingin ibukota yang kita sayangi ini tenggelam oleh perbuatan kita sendiri.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

scroll to top